Kabar dari Pacitan

24 Februari 2009

Kerangka acuan Lokakarya Kebijakan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Warga

Latar belakang

Kewajiban negara terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kebijakan anggaran adalah kebijakan publik yang bermakna dalam menjamin penunaian kewajiban negara atas hak asasi tersebut. Hal ini dikuatkan oleh kedudukan anggaran publik yang memiliki fungsi alokasi dan fungsi distribusi kesejahteraan. Kebijakan pajak dan retribusi daerah memiliki peran yang menentukan dalam menyokong fungsi kebijakan anggaran dalam mengalokasikan sumber daya publik dan mendistribusikan kesejahteraan. Pada satu sisi, kebijakan pajak dan retribusi membantu meredistribusi kesejahteraan dengan, misalnya, kebijakan tarif yang progresif. Namun di sisi lain kebijakan pajak dan retribusi juga memiliki implikasi langsung pada penurunan kesejahteraan warga negara. Terlebih bagi rakyat miskin yang memiliki penghasilan yang terbatas. Pengalaman menunjukkan bahwa di era otonomi daerah, pemerintah daerah cenderung memperbesar pajak dan retribusi daerah yang semakin membebani orang miskin –yang memiliki ketergantungan terhadap layanan dasar dari negara. Layanan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang tersedia dan terjangkau oleh rakyat miskin adalah layanan yang disediakan oleh negara. Namun saat ini harga layanan-layanan ini semakin mahal bagi orang miskin. Padahal layanan hak-hak dasar ini mestinya disediakan oleh Negara pada tingkat harga tersubsidi atau bahkan bebas biaya. Pungutan yang mayoritas pembayarnya adalah orang miskin justru menduduki peringkat yang tinggi dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar, Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Apabila ditilik lebih jauh, untuk retribusi pelayanan kesehatan, penyumbang utamanya adalah kelompok perempuan dari kalangan masyarakat miskin. Tarif pungutan-pungutan ini pun telah naik 300%-500% dalam lima tahun terakhir. Jika mengingat pengaruh kebijakan yang justru mengurangi kesejahteraan, sudah seharusnya kebijakan penetapan target pungutan dan penentuan tarif pungutan dirumuskan secara partisipatif. Namun, pada prakteknya, partisipasi publik dalam penganggaran yang masih terbatas pun justru lebih banyak memperhatikan kebijakan pembelanjaan. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAPPENAS belum mengatur proses MUSRENBANG untuk kebijakan pendapatan dalam APBD. Kebijakan pungutan yang partisipasi publiknya rendah ini, berdampak pada munculnya persoalan-persoalan akuntabilitas (pertanggunggugatan), misalnya gejala adanya praktek penetapan target pungutan yang lebih rendah daripada potensi yang mungkin dipungut. Praktek ini membuka peluang untuk persoalan akuntabilitas yang lain yaitu penggelapan hasil pungutan. Pengalaman Kelompok PKL Banjarsari Solo menunjukkan bahwa tidak semua rupiah yang dibayarkan anggotanya melalui retribusi PKL tersetorkan ke kas daerah. Kebijakan anggaran kinerja telah membawa pemerintah-pemerintah daerah pada pemahaman di mana layanan publik tidak perlu disediakan oleh pemerintah (baca : negara) bila ada pihak lain yang bisa menyediakannya. Pemahaman ini berdampak pada naiknya ongkos pelayanan publik yang harus ditanggung oleh warga serta perlakuan berbeda yang terkait dengan daya bayar warga terhadap layanan. Dan pada akhirnya, layanan-layanan publik yang terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya warga menjadi terabaikan. Masyarakat miskin tidak memiliki cukup pilihan untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Pada saat layanan hak dasar bersubsidi dengan kualitas memadai makin langka, masyarakat miskin tidak serta-merta dapat pindah ke layanan swasta tanpa menanggung peningkatan biaya pemenuhan hak dasarnya. Data Susenas tahun 2002 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengunjung PUSKESMAS di Bantul dari 102,96 di tahun 1999 menjadi 71,35 di tahun 2002. Penurunan jumlah pasien ini terjadi pada periode setelah retribusi pelayanan kesehatan naik dari Rp 600,00 menjadi Rp 3.000,00. Sementara porsi belanja kesehatan rata-rata keluarga di Bantul ikut naik dari 2,11% di tahun 1999 menjadi 4,71% di tahun 2000. Salah satu akar penyebab praktek penggelapan pungutan daerah, pungutan liar, dan pungutan yang tidak berpihak kepada pemenuhan hak warga miskin adalah kelemahan dalam Undang-Undang 34 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2000. Undang-undang ini telah direncanakan oleh pemerintah untuk direvisi karena masih memberi peluang untuk terjadinya pungutan liar. Di sisi lain, obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang ditentukan dari pusat sering kali tidak peka-ramah dengan kondisi daerah. Akibatnya kebijakan pungutan daerah justru lebih membebani warga miskin ketimbang warga yang lebih kaya. Undang-undang tersebut juga telah menggeser tanggung jawab dan beban pembiayaan layanan dasar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini menjadi pembenaran bagi pemerintah daerah untuk sebesar-besarnya menguras sumber daya lokal. Oleh karena itulah partisipasi publik dalam merevisi Undang-undang ini perlu digalang untuk menjamin akomodasi prinsip-prinsip pro-poor dan partisipasi. Dalam kerangka inilah lokakarya ini direncanakan dan diselenggarakan. Lokakarya ini diharapkan menjadi satu langkah awal untuk menyumbang upaya mendorong partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas kebijakan pendapatan dan retribusi daerah yang semakin berpihak pada pemenuhan hak warga.

Tujuan :

Lokakarya ini diharapkan :

1. Menghasilkan peta masalah kebutuhan warga terkait dengan kebijakan pendapatan dan retribusi serta kebijakan layanan publik di daerah

2. Menghasilkan usulan perbaikan kinerja kebijakan pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang dipungut dari pelayanan publik sehingga lebih partisipatif, peka gender, dan berpihak pada pemenuhan hak warga

3. Menghasilkan usulan model partisipasi warga dalam kebijakan pajak dan retribusi daerah

Partisipan :

1. Perwakilan warga Desa Punjung, Kecamatan Kebonagung

2. Perwakilan warga Desa Plumbungan, Kecamatan Kebonagung
3. Perwakilan warga Dusun Pagergunung, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan

4. Perwakilan warga Dusun Srau, Desa Candi, Kecamatan Pringkuku

5. Perwakilan warga mitra KOPA

6. IDEA Yogyakarta